Gerakan politik tentu berada dalam ranah realpolitik, berurusan dengan perubahan-perubahan yang nyata dan menggunakan berbagai taktik dan strategi. Jika pun teoritis, buku tentang gerakan politik tentu dipenuhi praxis, agar apa yang ditulis tidak semata berisi gagasan, tetapi bagaimana gagasan itu bisa mengubah dunia nyata.
Apakah ada buku tentang gerakan politik yang tidak bersandar pada realpolitik? Buku Vincent Bevins, If We Burn, berangkat dari laporan mendalam tentang berbagai gerakan protes massa di dunia dalam dekade 2010-an, tapi sampai juga ke dalam diskusi mengenai aspirasi politik dan (ketiadaan) perubahan yang dihasilkannya.
Buku ini dimaksudkan Vincent Bevins sebagai sebuah buku sejarah global yang mencatat dekade 2010-an, berfokus pada gerakan protes massa sebagai karakter utama dekade tersebut. Melihat banyaknya protes massa dimana-mana, terutama sejak Occupy Movement tahun 2011, maka pilihan Bevins masuk akal adanya.
Ada salah satu kutipan penting dari salah satu aktivis yang diwawancarai Bevins: “tidak ada yang namanya kekosongan kekuasaan” (hal. 175).1 Menurut Bevins, ini jadi semacam karakter dari protes massa yang diamatinya di dekade 2010-2020. Secara umum, protes-protes ini tidak berpikir untuk mengambil alih kekuasaan. Mereka berpikir tentang hal-hal yang tidak disukai dari pemerintah, lalu menuntut agar hal-hal tersebut diperbaiki. “Kami tidak suka hal ini, silakan kalian perbaiki!”. Ini menjadi semangat utama gerakan protes yang dicatat oleh Bevins, sehingga gerakan-gerakan ini lebih mirip, katakanlah, gerakan moral ketimbang gerakan politik. Ini jadi pertanyaan besar saya dalam membaca buku ini.
Rangkuman ini agak terlalu karikatural untuk menjelaskan seluruh pengamatan Bevins dan argumen yang dibuatnya, tetapi secara garis besar bisa memberi gambaran bahwa gerakan politik yang dicatat oleh Bevins di sepuluh negara ini berbeda jauh dengan gerakan-gerakan yang menuntut revolusi dan perubahan pada abad keduapuluh, yang umumnya berniat melakukan revolusi atau mengganti pemerintahan.
Gerakan-gerakan kontemporer secara prinsip mungkin digerakkan oleh sikap progresif serupa seperti redistribusi sumber daya, keadilan sosial, penegakan hukum dan hal-hal progresif lainnya. Namun mereka tidak memiliki struktur pusat yang mengarahkan bagaimana hal itu bisa dilakukan dalam konteks negara bangsa. Gerakan-gerakan ini menghendaki perbaikan sistem saja, tanpa benar-benar berniat berkuasa dan mengubah sistem guna menjalankan gagasan mereka sendiri tentang kekuasaan. Lalu bagaimana gerakan itu mewujud dalam politik praktis?
Representasi
Untuk menulis buku ini, Bevins mewawancara sekitar 250 orang di 12 negara, dilakukan dalam Bahasa Inggris, Spanyol, Portugis dan Indonesia. Dari sekian banyak yang ia wawancara, hanya sedikit yang kemudian jadi perwakilan dari gerakan yang mereka mulai. Di antaranya adalah Gabriel Boric di Chile yang sempat tampil sebagai wajah generasi baru negeri itu, sebagai anggota kongres dengan rambut gaya emo dan berpakaian tanpa dasi. Namun Boric kemudian terjebak pada rutinitas membangun konstituen dia sendiri (hal. 201) bagai anggota kongres lain yang sempat ia protes bersama gerakannya.
Menurut Bevins, orang seperti Boric jadi gambaran krisis representasi dalam rejim neoliberal saat ini. Ketika memasuki pemerintahan, politik profesional menghadirkan semacam jebakan birokratisasi dalam mewujudkan representasi politik itu.
Dalam rezim neoliberal global secara umum, representasi politik memang bermasalah. Saat ini, organisasi non pemerintah (NGO) bisa dibilang merupakan pihak yang tampil paling depan dalam menekan negara. Namun NGO maupun representasi seperti Boric di atas, relatif tidak berhasrat untuk merebut kekuasaan lalu menjadi pihak yang memerintah. Inilah yang menyebabkan keberhasilan protes massa kemudian diisi oleh pihak yang paling siap untuk berkuasa, dan kebanyakan dari mereka adalah politisi sayap kanan.
Dalam kasus Brasil yang ditulis Bevins, pihak paling siap ternyata adalah kelompok sayap kanan yang dipimpin oleh Jair Bolsonaro. Di Brasil, perubahan politik dimulai dari protes massa terhadap harga tiket angkutan umum, oleh gerakan yang menamakan diri mereka Movimento Passe Livre (MPL). Mereka menggugat kenaikan harga tiket sebesar 20 sen, yang kemudian berkembang jadi protes besar di Sao Paulo.
Gerakan ini berhasil menurunkan kembali harga tiket, dan protes kemudian berkembang. MPL yang tadinya menjadi kelompok terkuat, mulai tergeser. Pergeseran ini berkembang lebih jauh, menjadi protes besar diiringi dengan upaya untuk menjatuhkan presiden Dilma Rousseff dengan tuduhan korupsi. Saluran TV dan think tank sayap kanan memberi api lebih besar bagi gerakan ini yang berujung dengan pemakzulan terhadap Dilma. Dari sini terpilihlah Jair Bolsonaro, seorang pemimpin sayap kanan yang kemudian menguasai Brasil dan memimpin negeri itu justru dengan menekan demokrasi. Protes massa di Brasil yang awalnya progresif, justru mendapatkan kebalikan dari apa yang mereka tuntut.
Ini dicatat Bevins sebagai garis besar gambaran gerakan protes massa pada dekade 2010-2020. Apakah absennya aspirasi berkuasa dari para pemrotes yang menyebabkan kegagalan gerakan-gerakan massa ini? Bevins sempat mengutip antropolog David Graeber yang baginya sedang menjelaskan politik anarkis saat ini (hal.37). Saat menjelaskan mengenai gerakan globalisasi yang antara lain dimulai di Seattle pada tahun 1999, Graeber dalam essay yang ditulis untuk New Left Review di tahun 2002 menjelaskan:
“Ini adalah gerakan tentang penemuan kembali demokrasi. Gerakan ini tidak menentang organisasi, melainkan penciptaan organisasi dalam bentuk-bentuk baru. Gerakan ini bukan tanpa ideologi. Bentuk-bentuk organisasi inilah ideologinya. Gerakan ini menciptakan dan menerapkan jaringan horizontal ketimbang struktur dari atas ke bawah seperti negara, partai atau korporasi”.2
Bevins sudah sampai pada kesimpulan: ketiadaan struktur, horizontalisme dan spontanitas inilah yang membuat protes massa ini tidak siap ketika ternyata gerakan mereka mendapat momentum besar, dan berhasil menjatuhkan pemerintahan. Di sinilah ‘tak ada yang namanya kekosongan kekuasaan’ itu jadi persoalan, dan menurut Bevins, yang akan mengisinya adalah yang paling siap.
Untuk menegaskan itu, Bevins mengutip ungkapan seorang narasumbernya yang mengutip Karl Marx dalam buku The Eighteenth Brumaire of Louis : “mereka yang tak bisa mewakili dirinya sendiri, akan diwakili”.3 Kutipan ini jadi refleksi para pelaku protes itu beberapa tahun sesudah gerakan mereka mereda. Bevins meneruskan kutipan itu untuk menjelaskan protes massa di dekade 2010-an: “gerakan yang tak mampu bicara untuk dirinya sendiri, akan disuarakan oleh pihak lain”4 (hal. 276).
Penjelasan ini seperti seakan menempatkan gerakan itu sendiri sebagai tujuan, bukan sebuah alat mencapai tujuan. Model horizontal yang inklusif memungkinkan solidaritas yang bermunculan dari segala arah, tanpa harus menghalangi pandangan-pandangan yang berbeda saat gerakan sedang berlangsung. Maka, menurut Bevins, risiko kegagalan gerakan itu mencapai tujuannya adalah konsekuensi yang nyaris niscaya terjadi.
Politik Prefiguratif?
Bevins menyebut dua hal besar dalam sejarah yang mempengaruhi peralihan gerakan-gerakan massa hingga menjadi seperti sekarang. Pertama adalah McCarthyism di Amerika Serikat pada dekade 1950-an yang memangkas habis gerakan kiri beserta gagasan-gagasannya di sana. Gerakan kiri Amerika berevolusi menjadi ‘New Left’ yang tidak berpikir lagi soal revolusi dan pengambilalihan kekuasaan.
Soal kedua adalah beralihnya partai pelopor (vanguard party) yang didirikan oleh Lenin di Russia menjadi negara birokratis dan tidak demokratis. Hal ini menimbulkan apa yang disebut Bevins sebagai ‘politik prefiguratif’ sebuah pandangan dengan dasar: “apa yang diupayakan sekarang akan menentukan, atau memperlihatkan kilasan, dari dunia yang dicita-citakan di masa depan” (hal. 18).
Ini membuat gerakan New Left di Amerika bereksperimen dengan struktur anti anti-hirarkis, dan membuat gagasan progresif tidak lagi mengandalkan pada organisasi-organisasi (semisal serikat buruh) atau partai politik kiri seperti di abad keduapuluh. Di saat yang sama, menghindar hirarki jadi pilihan lantaran adanya kekhawatiran hirarki bisa jadi tidak demokratis ketika terwujud dalam bentuk kesatuan politik semisal negara.
Di sisi lain, Bevins mencatat perkembangan media yang berbeda dengan situasi di awal abad keduapuluh. Media telah memungkinkan terjadinya amplifikasi gerakan protes, tanpa harus mengulang repertoire aksi lama abad keduapuluh seperti pemogokan, aksi langsung (direct action), atau tindakan-tindakan disrupsi kehidupan sosial politik lain. Media, terutama media sosial, juga mampu untuk membantu penggalangan massa, sehingga tidak perlu mengandalkan pada hirarki organisasi untuk mobilisasi massa dalam jumlah besar. Dengan demikian, media bisa membantu untuk meningkatkan sifat spontan dari gerakan protes. Partisipasi dalam protes tidak harus melewati jalur ideologi dan struktur organisasi, melainkan bisa didapat dari amplifikasi yang timbul di media.
Gabungan situasi inilah yang membuat gerakan yang tadinya bersandar di organisasi buruh dan politik progresif kemudian berevolusi jadi gerakan moral yang cenderung tak merindukan kekuasaan. Dalam situasi ekonomi politik neoliberal, politik kiri memang terpukul oleh prefigurative politik. Lalu dengan posisi NGO di depan, maka tekanan politik terhadap pemerintah menjadi soal etika dan moral, bukan sebagai oposisi politik yang siap mengambil alih kekuasaan.
Apakah realpolitik memang berubah menjadi politik moral dalam gerakan-gerakan protes di abad keduapuluh satu ini? Bevins sempat mengutip sosiolog Italia Paulo Gerbaudo “pada akhirnya, horisontalisme adalah cerminan dari individualism”5 (hal. 271) ketika mengomentari kemungkinan bahwa massa yang turun ke jalan ini adalah bagian dari masyarakat yang terbentuk oleh “subyektivitas neoliberal”.
Meski tak secara langsung menyebutnya sebagai subyektivitas neoliberal, Bevins mengutip ahli sosiologi Mesir Asep Bayat yang mengalami langsung Revolusi Iran dan Kebangkitan Mesir di tahun 2011. Dari sini Bevins melihat kemungkinan individu-individu dari generasi yang dibesarkan dengan melihat segala sesuatu sebagai urusan transaksi bisnis, sembari menganggap tatanan global saat ini sebagai sesuatu yang alamiah. Bevins tetap melontarkan semacam optimisme bahwa sepanjang sejarah, manusia selalu terlibat dalam tujuan-tujuan yang lebih besar dari kepentingan pribadi mereka sendiri.
Babak baru?
Protes massa ini terus berlanjut di dekade 2020-an, dengan label protes Gen Z, lantaran para pelakunya adalah warga generasi muda yang umumnya lahir antara tahun 1997 – 2012. Mereka masih memperlihatkan adanya karakter serupa dengan yang diamati oleh Bevins di dekade lalu: tanpa struktur, horizontal dan spontan. Salah satu yang terbesar terjadi di Indonesia pada bulan Agustus 2025, lalu dilanjutkan dengan beberapa negara lain: Nepal, Filipina, Madagaskar hingga Tanzania dan lebih banyak lagi.
Seperti halnya protes di dekade 2010-an, mereka juga menggunakan simbol-simbol budaya popular semisal bendera topi jerami milik Monkey D. Luffy tokoh manga One Piece sebagai bentuk perlawanan dan daya tarik visual. Namun secara lebih subtstansial, mereka juga tanpa struktur, tanpa hirarki dan mengandalkan spontanitas ketimbang pengorganisasian.
Seperti halnya di dekade sebelumnya, hasilnya juga beragam. Di Indonesia, protes ini seperti mengulang apa yang terjadi sebelumnya, dengan ketidakberhasilan meraih yang diinginkan. Tuntutan yang cair yang kemudian direpresentasikan oleh para pemengaruh di media sosial lewat tuntutan 17+8 (menyimbolkan 17 Agustus, hari Kemerdekaan Indonesia) relatif tidak ada yang dipenuhi. Ingat apa yang dikatakan Bevins: “gerakan yang tak mampu bicara untuk dirinya sendiri, akan disuarakan oleh pihak lain”.
Langkah yang dilakukan pihak berkuasa di Indonesia menanggapi tuntutan ini adalah dengan sanksi etik kepada anggota parlemen yang dianggap memicu protes. Lalu polisi yang didakwa melindas seorang pengemudi ojek online dihukum untuk meminta maaf dalam sidang etik internal – tanpa ada sidang pidana terhadap mereka. Gerakan horizontal spontan ini mereda, dan pemerintah tak melakukan perubahan substansial sama sekali terhadap protes tersebut.
Sementara di Nepal dan Madagascar, protes-protes ini berhasil menjungkalkan pemimpin. Bahkan untuk Nepal, mereka menggunakan media sosial Discord untuk memilih pemimpin baru yang dianggap bisa mewakili suara mereka, dan media seperti Guardian merayakan hal itu sebagai sebuah bentuk politik baru. Apakah ini pertanda bahwa gerakan horizontal yang spontan bisa menghasilkan perubahan mendasar dalam kepolitikan seperti yang dikehendaki oleh gerakan-gerakan progresif?
Masih terlalu cepat untuk disimpulkan, mengingat perubahan-perubahan ini belum diwujudkan dalam kebijakan dan institusi yang lebih mendasar, semisal redistribusi kekayaan yang menyasar fondasi ekonomi politik. Namun jika dekade 2010 disebut oleh Bevins sebagai dekade protes massa tanpa revolusi, paruh pertama dekade 2020-an sudah menyaksikan revolusi dan perubahan kepemimipnan terjadi lewat gerakan-gerakan horizontal yang spontan ini.
Apakah dekade 2020-an akan lebih diwarnai oleh perubahan-perubahan besar? Apakah ini waktunya para eksponen perubahan ini berpikir tidak lagi dalam rangka realpolitik: bahwa dorongan perubahan harus diiringi dengan kehendak mengambil alih kekuasaan?***
- “There is no such thing as a political vacuum”. ↩︎
- “This is a movement about reinventing democracy. It is not opposed to organization. It is about creating new forms of organization. It is not lacking in ideology. Those new forms of organization are its ideology. It is about creating and enacting horizontal networks instead of top-down structures like states, parties or corporation”. ↩︎
- “Those who cannot represent themselves will be represented”. ↩︎
- “Movement that cannot speak for themselves will be spoken for”. ↩︎
- “At the end of the day, horizontalism is a reflection of individualism”. ↩︎
About The Author
